I. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang sehat dan lestari merupakan fondasi bagi keberlangsungan peradaban manusia. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab telah menjadi isu global yang mendesak untuk diatasi [1][2]. Pendidikan lingkungan hidup memegang peranan krusial dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan [3]. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengarusutamakan pendidikan lingkungan hidup adalah melalui Program Adiwiyata. Adiwiyata, berasal dari bahasa Sansekerta, bermakna tempat yang baik dan ideal bagi terciptanya ilmu pengetahuan, norma, dan etika yang mendukung kesejahteraan hidup dan pembangunan berkelanjutan [4][5]. Tujuan utama program Adiwiyata adalah mendorong sekolah untuk menjadi tempat yang kondusif bagi pembelajaran dan praktik pelestarian lingkungan, serta menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada seluruh warga sekolah [6]. Manfaat implementasi Adiwiyata meliputi peningkatan kualitas lingkungan sekolah, efisiensi penggunaan sumber daya, partisipasi aktif warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan, serta peningkatan citra sekolah di mata masyarakat [7]. Dengan demikian, Adiwiyata berkontribusi positif tidak hanya pada lingkungan fisik sekolah, tetapi juga pada pembentukan karakter generasi muda yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi program Adiwiyata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain: kurangnya pemahaman dan komitmen dari seluruh warga sekolah, keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat [8]. Fenomena yang sering terjadi adalah implementasi Adiwiyata yang bersifat formalitas dan kurang berkelanjutan [9]. Sekolah sebagai garda terdepan pendidikan memiliki peran sentral dalam mengatasi permasalahan ini. Sekolah dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen warga sekolah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan tim Adiwiyata yang solid [10]. Selain itu, sekolah dapat berinovasi dalam mencari sumber dana alternatif dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program Adiwiyata [11]. Peran sekolah juga mencakup integrasi nilai-nilai lingkungan dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran sehari-hari, sehingga kesadaran lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sekolah [12]. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 21 Tahun 2013.

Beberapa kajian jurnal ilmiah telah menyoroti berbagai aspek implementasi program Adiwiyata, menemukan bahwa partisipasi aktif siswa dan guru merupakan faktor kunci keberhasilan Adiwiyata [13][14]. Selain itu pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam memotivasi dan mengkoordinasi seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi dalam program Adiwiyata [15]. Penelitian lainnya juga membahas tentang strategi pengelolaan sampah yang efektif di sekolah Adiwiyata serta mengkaji tentang integrasi nilai-nilai lingkungan dalam mata pelajaran tertentu [16]. Penelitian Saputra juga menganalisis tentang dampak Adiwiyata terhadap perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan [17]. Kajian-kajian ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program Adiwiyata di berbagai konteks sekolah. Penelitian ini relevan dengan Teori Ekologi yang menekankan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam konteks ini, Adiwiyata dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem sekolah yang harmonis dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program Adiwiyata di SMAN 1 Wonoayu. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Adiwiyata; (2) menganalisis strategi yang digunakan oleh sekolah dalam mengelola program Adiwiyata; (3) mengevaluasi dampak program Adiwiyata terhadap kesadaran lingkungan dan perilaku warga sekolah; dan (4) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Adiwiyata. Konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Adiwiyata sebagai program pendidikan lingkungan hidup; (2) partisipasi aktif warga sekolah; (3) keberlanjutan lingkungan; dan (4) perubahan perilaku.

II. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses pengamatan obyek dilapangan yang bersifat ilmiah [18]. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif yang berfokus pada permasalahan yang ada, fakta di lapangan maupun temuan-temuan baru sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo. Lokasi ini dipilih karena sekolah tersebut telah mencanangkan rintisan Adiwiyata sejak tahun 2015 dan memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan pada Kepala Sekolah untuk memperoleh gambaran umum tentang kebijakan dan dukungan sekolah terhadap Adiwiyata; Tim Adiwiyata Sekolah untuk memahami perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program; Guru untuk memperoleh perspektif tentang integrasi nilai-nilai lingkungan dalam pembelajaran; Serta Siswa untuk mengetahui kesadaran dan partisipasi mereka dalam kegiatan Adiwiyata. Selain wawancara, data juga dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles & Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data hingga menarik kesimpulan [19].

III. Hasil dan Pembahasan

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Setiap warga sekolah diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Menurut Permen LH No 05 Tahun 2013, sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Namun pada kenyataannya dalam menjaga lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan. Dimana permasalahan lingkungan hidup merupakan isu yang seringdidiskusikan ruang publik mengingat dampak yang luar biasa merugikan manusia, dan disebabkan ulah tangan manusia. Permasalahan lingkungan secara global adalah keanekaragaman hayati (biodiversity), air penggundulan hutan, polusi dan perubahan iklim. Aktivitas manusia dalam beberapa dekade terakhir telah mengangkat masalah serius terkait lingkungan dan pelestariannya. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup membuat program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata, yakni sekolah peduli dan berbudaya lingkungan sejak tanggal 21 Februari 2006. Program ini sebagai tindak lanjut dari MoU pada tanggal 3 Juni 2005 antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Naisonal. Salah satu sekolah yang menerapkan program Adiwiyata di Kabupaten Sidoarjo adalah SMAN 1 Wonoayu. Namun dalam Pengimplementasiannya program Adiwiyata di SMAN 1 Wonoayu menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, terdapat beberapa faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi yang dijelaskan sebagai berikut;

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi dimana unit-unit organisasi merupakan bagian dari model besar yakni struktur. Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Didalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi Struktur bertujuan untuk mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukannya dapat berjalan dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penataaan struktur/unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi agar wewenang fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, tidak dilewati oleh birokrasi. Adanya keteraturan yang jelas akan dapat menghilangkan tugas-tugas pegawai yang overlapping (tumpang tindih), demikian juga peraturan yang jelas akan dapat menciptakan prosedur kerja yang baku.

Dalam konteks program Adiwiyata di SMAN 1 Wonoayu, struktur organisasi pelaksana telah terbentuk sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Setiap individu dalam organisasi tersebut memiliki peran yang jelas, berkolaborasi secara efektif untuk mewujudkan tujuan program, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Berikut gambar struktur organisasi program adiwiyata di SMAN 1 Wonoayu:

Gambar 1. Struktur Organisasi Program Adiwiyata SMAN 1 Wonoayu

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa struktur Organisasi Program Adiwiyata sudah terbentuk dengan pembagian sesuai dengan kewenangan dan tugas masing–masing. Sesuai SK Kepala Sekolah Nomor 800/1296/101.6.25.12/2024. Dengan adanya kejelasan dalam struktur organisasi tentunya sangat diperlukan untuk mengimplemetasikan program adiwiyata, karena dengan struktur organisasi yang terorganisir dapat memberikan petunjuk yang spesifik bagi setiap organisasi mengenai tugas dan fungsinya. Dengan demikian, anggota organisasi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

1) Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kritis dari implementasi kebijakan publik. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi staf dengan ukuran cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, program adiwiyata di SMAN 1 Wonoayu terdapat permasalahan mengenai adanya beberapa sarana dan prasarana yang kurang seperti: belum adanya tempat sampah organik dan non organik, green house, lahan tanaman toga akibat dari minimnya lahan dan sumber dana sehingga memanfaatkan sarana yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones yang dimana Charles O Jones menyatakan bahwa kurangnya dukungan fisik dan material dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, karena sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam pelaksanaan yang efektif. Selain itu, minimnya dana dalam menjalankan berbagai kegiatan program adiwiyata. Hal ini disebabkan oleh dana program adiwiyata bersumber dari penjualan hasil panen yang ditanam oleh tim adiwiyata. Padahal program ini membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan dan inisiatif lingkungan yang sesuai dengan standar Adiwiyata. Tanpa dana yang cukup, upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, melaksanakan program edukasi, dan memelihara fasilitas ramah lingkungan akan terhambat. Hal ini tidak sejalan dengan teori Jones yang menekankan bahwa keterbatasan sumber daya finansial dapat mengurangi kapasitas pelaksanaan kebijakan secara efektif.

2) Interpretasi

Keberhasilan Pelaksanaan program adiwiyata yang terpenting adalah adanya pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana. Karena itu, menurut Jones dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mengatakan seseorang yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan program adiwiyata di SMAN 1 Wonoayu sudah berjalan efektif, dimana adanya pemahaman yang sama antara pelaksana dan penerima terhadap perannya masing-masing, terkait ini sosialisasi merupakan sesuatu yang penting dan hal itu dilakukan melalui komunikasi yang baik. Dimana pihak DLHK harus melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah terkait program adiwiyata, kemudian dari pihak sekolah tersebut menyalurkan informasi yang didapat dari DLHK kepada tim Adiwiyata, dari tim adiwiyata tersebut menyalurkan informasi yang didapat mengenai program Adiwiyata kepada para siswa di Sekolah. Namun dalam realitanya terdapat hambatan yang dimana masih kurangnya sosialiasi terhadap para tim adiwiyata yang baru terkait pembibitan sayuran ditambah juga masih kurangnya arahan dari DLHK terkait proses pembibitan sayuran sehingga proses penyemaian dilakukan dengan otodidak oleh tim adiwiyata sendiri. Padahal sosialisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan program Adiwiyata. Ketidaktahuan atau pemahaman yang tidak memadai tentang program ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan partisipasi dari tim dan anggota. Menurut Jones, komunikasi yang buruk dan kurangnya pemahaman dapat menyebabkan resistensi atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan, sehingga menghambat implementasi yang sukses..

3. Aplikasi (Penerapan)

Aplikasi atau Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat diaplikasikan/diterapkan, jika tidak dapat diterapkan hanya merupakan tumpukan kertas belaka. Karena itu, Jones mengatakan aplication, adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran (target group). Tegasnya, dengan aplikasi kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor, adapun aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, pada program Adiwiyata di SMAN 1 Wonoayu, tahapan aplikasi ini mencakup pengalokasian sumber daya, seperti anggaran dan tenaga kerja, untuk mendukung kegiatan lingkungan, misalnya dari hasil penjualan tanaman pakcoy digunakan untuk perawatan tanaman dan pengelolaan sampah. Selanjutnya, kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan lingkungan, seperti menanam lamtana, pengasrian depan kamar mandi, penghijauan di lorong selatan sekolah, menanam tambulampot, menanam sayuran, pojok payu, dan jumat hijau. Setelah itu, adanya pembinaan dan edukasi lingkungan kepada siswa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekolah setiap kegiatan MPLS. Program ini juga harus diiringi dengan monitoring dan evaluasi berkala guna menilai efektivitas kegiatan, serta penegakan disiplin bagi yang melanggar aturan dan pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi dalam menjaga lingkungan. Di samping itu, kolaborasi dengan pihak DLHK Kabupaten Sidoarjo menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan ini agar tercapai tujuan menciptakan sekolah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jalannya program Adiwiyata telah dilakukan dengan cukup baik namun masih terdapat permasalahan yang ditemukan didalam program Adiwiyata salah satunya kurangnya dana dalam program Adiwiyata karena dana yang dihasilkan masih bersumber dari hasil penjualan tanaman pakcoy saja. Hal ini juga berdampak pada kurangnya sarana prasarana yang dibutuhkan pada program Adiwiyata. Selain itu masih kurangnya sosialiasi terhadap para tim adiwiyata yang baru terkait pembibitan sayuran ditambah juga masih kurangnya arahan dari DLHK terkait proses pembibitan sayuran sehingga proses penyemaian dilakukan dengan otodidak oleh tim adiwiyata sendiri. Padahal sosialisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan program Adiwiyata. Ketidaktahuan atau pemahaman yang tidak memadai tentang program ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan partisipasi dari tim dan anggota.