Ais Arfia Febrianti (1), Ilmi Usrotin Choiriyah (2), Dita Dwi Lestari (3), Ella Tinara (4), Risa Salsabila Fransisca (5), Rima Widya Sari (6)
General Background Education serves as a central foundation for national advancement by empowering individuals to develop essential knowledge and skills. Specific Background Economic disparities present a major challenge to educational equity in Indonesia, prompting the government to launch the Smart Indonesia Program to provide financial assistance to students from low-income families. Knowledge Gap Although administrative structures and technical disbursement channels are operational, practical implementation encounters challenges regarding suboptimal policy socialization to parents and a lack of systematic fund utilization monitoring by schools. Aims This descriptive qualitative case study analyzes the implementation of the Smart Indonesia Program at SMK Negeri 1 Buduran. Results Findings demonstrate that resource organization and technical disbursement mechanisms function successfully through established organizational structures and digital verification workflows, yet policy socialization remains suboptimal and school-level fund monitoring is absent. Novelty This research specifically identifies the operational friction between automated digital website verification and the persistent lack of direct stakeholder socialization and fund utilization supervision. Implications Educational institutions must intensify outreach efforts and establish robust monitoring systems to ensure that aid funds are appropriately utilized for student educational needs.
Highlights:
Resource organization exhibits structured administrative frameworks, competent personnel, and adequate technological facilities for aid distribution.
Policy socialization to parents and guardians remains suboptimal due to institutional assumptions regarding prior student program familiarity.
The absence of school-level fund monitoring creates uncertainties regarding the allocation of financial assistance for educational purposes.
Keywords: Smart Indonesia Program, Policy Implementation, Resource Organization, Policy Interpretation, Educational Assistance
Pendidikan memiliki peran sentral sebagai fondasi kemajuan bangsa, memberdayakan setiap individu untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, serta keterampilan yang esensial dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat [1][2][3][4]. Sejalan dengan human capital theory, investasi dalam pendidikan diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di Indonesia, dimana kemiskinan secara signifikan membatasi kemampuan masyarakat untuk menjangkau pendidikan yang berkualitas [5][6][7]. Padahal, kemiskinan dan pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya membatasi akses individu terhadap pendidikan berkualitas, tetapi pendidikan juga diharapkan dapat membebaskan masyarakat dari lingkaran kemiskinan [8][9].
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2023, tamatan pendidikan terbanyak berasal dari SMA/sederajat dengan persentase 30,22 persen. Namun, proporsi lulusan perguruan tinggi hanya mencapai 10,15 persen. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia mencapai 8,77 tahun pada 2023, yang berarti sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah. Capaian APK PT (angka partisipasi kasar perguruan tinggi) 2023 pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah hanya sebesar 17,54 persen [10]. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pengeluaran tertinggi yakni sebesar 52,6 persen. Rendahnya tingkat pendidikan ini berhubungan langsung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih rendah. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki akses terbatas pada pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi, sehingga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.
Dalam upaya mengatasi tantangan ini, pemerintah telah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022. Implementasi PIP dilakukan melalui penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang berfungsi sebagai identifikasi resmi bagi penerima bantuan. Upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlakuan khusus kepada kelompok marginal ini merupakan langkah upaya mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesempatan [11][12][13][14].
Selain itu, Program PIP dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang komprehensif kepada siswa-siswa dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan utama memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani oleh masalah biaya [15]. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, PIP berupaya untuk menjadikan pendidikan sebagai hak fundamental yang dapat diakses oleh seluruh anak di Indonesia, dengan harapan menciptakan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan siap berkontribusi pada kemajuan bangsa [16]. Hal tersebut selaras dengan Kebijakan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.
SMK Negeri 1 Buduran merupakan salah satu sekolah yang turut serta dalam penerapan Program Indonesia Pintar. Pada tahun 2023, jumlah siswa yang diusulkan pada Program Indoensia Pintar sebanyak 307 siswa. Namun dari 307 siswa tersebut, hanya 145 siswa yang mendapatkan bantuan, yang terdiri dari 93 siswa dari usulan sekolah dan 52 siswa selain dari usulan sekolah. Sehingga terdapat sebanyak 214 siswa yang dinyatakan tidak diterima untuk mendapatkan dana bantuan tersebut. Jumlah keseluruhan dana PIP tahun 2023 yang disalurkan dari pemerintah kepada SMK Negeri 1 Buduran yakni sebesar Rp.129 juta. Masing-masing siswa di sekolah tersebut menerima bantuan sebesar Rp.1 juta per tahun bagi siswa kelas 10 (kelas awal pada tahun pelajaran 2023/2024). Sedangkan bagi kelas 12 kelas (akhir pada tahun pelajaran 2023/2024) akan menerima bantuan sebesar Rp. 500.000 per tahun. Namun, besaran dana bantuan PIP yang disalurkan kepada siswa SMA dan SMK pada tahun 2024 mengalami beberapa perubahan besaran nominal, yakni sebesar Rp1,8 juta untuk siswa kelas 10 (kelas awal pada tahun pelajaran 2024/2025) dan sebesar Rp900 ribu untuk kelas 12 (kelas akhir pada tahun pelajaran 2024/2025). Berikut ini merupakan ringkasan penerima Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran pada tahun anggaran 2023.
Tabel 1. Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) SMK Negeri 1 Buduran Tahun Anggaran 2023.
Sumber: Hasil Olah Peneliti (2024)
Tabel 1 menunjukkan bahwa program PIP belum mampu mengakomodir siswa SMK Negeri 1 Buduran dalam menerima manfaat. Hal ini dikarenakan terdapat kekurangan antara data yang diusulkan oleh pihak sekolah dengan data penerima bantuan Program Indonesia Pintar yang memiliki selisih 214 siswa belum mendapatkan bantuan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mempelajari secara mendalam mengenai Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran dengan mengangkat judul Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Negeri 1 Buduran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi program tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif fenomena implementasi Program Indonesia Pintar (PIP), menggali pengalaman serta perspektif berbagai pihak yang terlibat, dan mendeskripsikan kompleksitas proses implementasi secara kontekstual [17]. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan implementasi PIP. Dalam hal ini ialah Pengurus Program Indonesia Pintar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan terkait implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Negeri 1 Buduran [18].
Dalam menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran, digunakan analisis yang mengacu pada model yang dikembangkan oleh Charles O. Jones. Model tersebut terdiri dari tiga indikator, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.
Pengorganisasian dalam penerapan Program Indonesia Pintar mencakup struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Jones harus ada organisasi yakni kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan dan penataan kembali sumber daya manusia, struktur organisasi, sumber daya keuangan, dan sumber daya sarana prasarana. Faktor sumber daya khususnya sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan implementasi Program Indonesia Pintar juga memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai maka mekanisme dari implementasi Program Indonesia Pintar akan sangat terhambat. Namun, sumber daya manusia saja tidak cukup karena selain itu diperlukan pula sumber daya keuangan dan sumber daya sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan implementasi kebijakan.
Pada implementasi PIP di SMK Negeri 1 Buduran, sumber daya manusia yang berperan diantaranya adalah Kepala Tata Usaha, kesiswaan, wali kelas, dan juga guru Bimbingan dan Konseling (BK). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anugerah selaku pengurus Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran sebagai berikut:
Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa yang menangani bantuan PIP adalah Kepala Tata Usaha, Kesiswaan, Wali Kelas serta Guru Bimbingan dan Konseling. Jumlah staff pegawai yang mengelola Program Indonesia Pintar sudah cukup dan mampu bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selain itu adanya koordinasi antara pengelola (staff tata usaha) dengan kesiswaan, guru BK dan wali kelas membantu dalam yang proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).
Kemudian pada implementasi PIP di SMK Negeri 1 Buduran, sumber daya keuangan yang diberikan kepada siswa penerima bantuan PIP bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, untuk penggunaan gedung, laptop, jaringan internet, dan alat tulis kantor dalam penginputan data ke dalam Dapodik sudah tersedia kedalam sarana dan prasarana sekolah.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari segi pengorganisasian sumber daya sarana prasarana sudah mendukung untuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Dikarenakan sekolah telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Sementara, dari segi sumber daya manusia pelaksana PIP juga sudah terstruktur dengan baik mulai dari Kepala Tata Usaha, kesiswaan, wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling (BK), hingga siswa penerima PIP. Adapun sumber daya keuangan tidak menjadi masalah karena PIP bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Berikut gambaran tahapan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Negeri 1 Buduran:
Gambar 1. Tahap Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Negeri 1 Buduran
Gambar 1 menjelaskan bahwa terdapat alur pencairan dana PIP kepada siswa. Siswa tidak langsung menerima bantuan tersebut, melainkan siswa harus menunggu hingga SK dikeluarkan oleh Kemendikbud yang selanjutnya diinformasikan oleh pihak sekolah untuk dapat diambil melalui bank terdekat. Adanya tahapan-tahapan hingga selesainya proses menunjukkan adanya komunikasi yang terjadi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kemendikbud. Analisis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia menyoroti adanya proses komunikasi yang terbentuk dalam implementasi PIP [19]. Selain itu Pengorganisasian sumber daya manusia dan sarana prasarana yang baik di SMK Negeri 1 Buduran merupakan modal yang kuat dalam implementasi PIP. Adanya koordinasi yang baik antar pihak terkait juga menjadi faktor pendukung. Hal tersebut menunjukkan bahwa PIP mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan secara signifikan [20][21].
Aktivitas interpretasi (Interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami, dimana adanya pemahaman yang sama antar pelaksana dan penerima kebijakan. Pemahaman tidak hanya terletak pada isi kebijakan saja, tetapi juga pendekatan penyampaian dan cara melaksanakan kebijakan, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Interpretasi ini bisa dilaksanakan dengan adanya komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Komunikasi merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam pengimplementasian Program Indonesia Pintar. Jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka harus dilaksanakan pula komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dalam hal ini adalah komunikasi yang akurat dan mudah dipahami oleh para pelaksanan implementasi kebijakan.
Terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran, staff pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan program sudah mampu melaksanakan tahapan mekanisme Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) hingga dana bantuan bisa sampai ke tangan siswa penerima bantuan. Namun demikian, kendati komunikasi sudah dijalankan sebagaimana mestinya, masih terdapat permasalahan dalam implementasi Program Indonesia Pintar ini. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah belum adanya sosialiasi dari sekolah kepada siswa atau wali murid terkait Program Indonesia Pintar.
Dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara bahwa sosialisasi kebijakan merupakan aspek penting dalam memastikan pemahaman yang sama antara pelaksana dan penerima kebijakan. Meskipun sudah ada upaya sosialisasi dari pemerintah ke pihak sekolah melalui platform online, namun masih terdapat kekurangan dalam komunikasi dari sekolah kepada wali murid, karena diasumsikan bahwa siswa sudah memahami program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan tidak hanya bergantung pada isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada cara penyampaian dan interaksi yang dilakukan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas interpretasi (sosialisasi) dalam implementasi PIP di SMK Negeri 1 Buduran masih kurang optimal. Meskipun staf pegawai yang bertugas sudah mampu melaksanakan tahapan mekanisme PIP sesuai dengan petunjuk teknis, belum ada sosialisasi dari sekolah kepada siswa atau wali murid terkait Program Indonesia Pintar. Pihak sekolah berasumsi bahwa siswa sudah memahami program tersebut karena program bantuan serupa sudah ada sejak SD-SMP. Padahal, sosialisasi kebijakan merupakan aspek penting dalam memastikan pemahaman yang sama antara pelaksana dan penerima kebijakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Bustan yang menyebutkan bahwa kurangnya sosialisasi berdampak pada kurang optimalnya implementasi PIP [12][22].
Aplikasi merupakan komponen dari software komputer yang diciptakan melalui pemrograman untuk menjalankan tugas spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Aplikasi dirancang sedemikian rupa agar dapat melakukan fungsi-fungsi khusus dan menyederhanakan kegiatan yang dilakukan oleh penggunanya. Beragam jenis aplikasi tersedia dan dapat dioperasikan pada berbagai perangkat, mulai dari komputer hingga smartphone. Aplikasi berkaitan dengan Program Indonesia Pintar. Dikarenakan Program Indonesia Pintar juga memerlukan aplikasi dalam pelaksanaannya.
Siswa yang telah ditentukan sebagai penerima bantuan PIP di SMK Negeri 1 Buduran tahun 2023 berjumlah 145 siswa, yang menerima bantuan atas pertimbangan bagi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesial Pintar (KIP), berasal dari keluarga rentan miskin atau keluarga miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta peserta didik dengan status sebagai yatim atau piatu. Untuk penentuan akhir dalam pemberian bantuan PIP adalah pihak Kementrian/Dinas Pendidikan Daerah Sidoarjo yang datanya diambil dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dalam hal ini, pihak sekolah tidak terlibat dalam penentuan keputusan perihal penetapan target penerima PIP, karena sekolah hanya bertugas untuk menginput data peserta didik tersebut ke dalam Dapodik dan kemudian data tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk memilih peserta didik yang layak dijadikan sebagai penerima bantuan PIP, setelah itu sekolah akan menerima data penerima bantuan PIP yang telah diberikan oleh pihak kementrian melalui link atau laman website yang telah diberikan. Berikut ini merupakan tampilan website PIP Kemdikbud.
Gambar 2. Siswa penerima PIP di website PIP Kemdikbud
Hal ini sesuai dengan penjelasan mengenai pengaplikasian/penerapan Program Indonesia Pintar yang dijelaskan Bapak Anugerah selaku pengurus Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran yang menyebutkan bahwa PIP merupakan program yang dapat diajukan oleh siswanya sendiri. Tugas pegawai ialah mengumpulkan data dan meninjau apakah siswa tersebut memiliki SKTM yang kemudian disuruh membawanya. Sebelumnya untuk memvalidasi PIP melalui cek kartu. Namun saat ini sudah dapat memvalidasinya melalui website. Saat ini, proses pendataan penerima bantuan seperti KKS, KPS, PKH, dan BPNT telah mengalami peningkatan signifikan. Pemilihan siswa penerima bantuan dapat berasal dari usulan sekolah, partai, maupun pemerintah. Penyaluran dana untuk jenjang SMA dan SMK dilakukan melalui Bank BNI, sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Berikut ini merupakan mekanisme panyaluran Program Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Buduran:
Gambar 3. Mekanisme Pengusulan Progam Indonesia Pintar
Gambar 4. Mekanisme Pembagian/ Pemberitahuan Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) SMK Negeri 1 Buduran
Namun, dalam penerapan PIP di SMK Negeri 1 Buduran masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya sistem monitoring yang efektif dari pihak sekolah terkait penggunaan dana yang diterima. Pihak sekolah belum memiliki mekanisme yang jelas untuk memantau dan melaporkan penggunaan dana PIP, sehingga mengakibatkan ketidakpastian mengenai apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan siswa, seperti contohnya terdapat bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pendidikan namun justru digunakan untuk membiayai keperluan membeli beras dan lain sebagainya. Tentu kondisi ini dapat menyebabkan potensi penyalahgunaan dana dan mengurangi efektivitas program. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, tujuan awal PIP untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa miskin bisa terhambat.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikasi menjadi dua poin penting bahwa dalam proses pengaplikasian Program Indonesia Pintar ini sudah mengalami kemajuan teknis, seperti penggunaan sistem berbasis website untuk verifikasi dan penyaluran dana melalui bank BNI. Namun masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti tidak adanya monitoring dari pihak sekolah kepada penerima manfaat, sehingga pihak sekolah tidak mengetahui penggunaan dana bantuan oleh siswa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junius yang menyebutkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam pelaksanaan PIP [23].
Pengorganisasian sumber daya dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Negeri 1 Buduran secara umum sudah berjalan baik, dengan struktur organisasi yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, dan sarana prasarana yang mendukung. Implementasi PIP telah menunjukkan kemajuan dalam hal teknis, namun masih terdapat tantangan terkait monitoring penggunaan dana dan ketepatan sasaran penerima. Ketiadaan monitoring dari pihak sekolah dapat menyebabkan dana PIP tidak digunakan secara efektif untuk mendukung pendidikan siswa. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Negeri 1 Buduran telah menunjukkan kemajuan dalam hal teknis, di mana staf pelaksana mampu menjalankan tahapan mekanisme program sesuai petunjuk teknis. Namun, aktivitas interpretasi (sosialisasi) kebijakan masih kurang optimal. Asumsi bahwa siswa sudah memahami program karena pernah menerima bantuan serupa di jenjang sebelumnya mengakibatkan minimnya sosialisasi kepada siswa dan wali murid. Tanpa sosialisasi yang memadai, efektivitas program berpotensi terhambat karena kurangnya pemahaman tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme PIP. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu mengintensifkan sosialisasi kepada siswa dan wali murid guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam program, sehingga tujuan PIP dapat tercapai secara optimal.
A. N. Kamila, Y. Cikusin, and H. Anadza, “Efektivitas Sosialisasi Oleh Dinas Pendidikan Dalam Pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan,” Respon Publik, vol. 16, no. 6, pp. 53–58, 2022, [Online]. Available: http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/16625%0Ahttp://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/16625/12520
A. Nurnaningsih, R. A. Norrahman, Muhammadong, and T. S. Wibowo, “Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan,” J. Int. Multidiscip. Res., vol. 1, no. 2, pp. 221–235, 2023, [Online]. Available: https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr
A. R. S. Siregar, N. H. Lubis, F. Isfa, and Muzayyana, “Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahtaraan Masyarakat Indonesia,” JCEMERLANG J. Manaj. dan Ekon. Bisnis, vol. 5, no. 1, pp. 51–64, 2025.
A. S. Siregar, N. H. Lubis, F. Isfa, and Muzayyana, “Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahtaraan Masyarakat Indonesia,” JCEMERLANG J. Manaj. dan Ekon. Bisnis, vol. 5, no. 1, pp. 51–64, 2025.
A. Edo and M. Yasin, “Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial,” J. ILMU Pendidik. Sos., vol. 2, no. 3, pp. 317–326, Sep. 2024, doi: 10.71382/sinova.v2i3.175.
B. Kholik, M. N. Budiyanto, and R. Putra, “Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Di SD Negeri 1 Jejawi,” J. Kelitbangan Inov. Pembang., vol. 12, no. 3, pp. 1–12, 2024.
B. Luruk and D. Suprobowati, “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Studi Kasus SMA Negeri 2 Elar Wukir Kec. Elar Selatan Kab. Manggarai Timur,” JISP (Jurnal Inov. Sekt. Publik), vol. 2, no. 3, pp. 1–12, 2023, doi: 10.38156/jisp.v2i3.150.
D. M. Marsa and R. S. Santoso, “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang,” J. Public Policy Manag. Rev., vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 2025, doi: 10.14710/jppmr.v1i1.49149.
F. Hakim Nasution, M. Syahran Jailani, and R. Junaidi, “Kombinasi (Mixed-Methods) Dalam Praktis Penelitian Ilmiah,” J. Genta Mulia, vol. 15, no. 2, pp. 251–256, 2024, [Online]. Available: https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm
F. Mulyaningrum, H. P. Pawestri, and Z. Zainudin, “Evaluasi Unsur Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMPN 1 Maospati Kabupaten Magetan,” AKSIOMA J. Sains Ekon. dan Edukasi, vol. 1, no. 6, pp. 276–286, Jun. 2024, doi: 10.62335/nwprts75.
I. Kaunang, I. Abdul, A. Maruwae, F. Bumulo, and A. Bahsoan, “Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Motivasi Belajar Siswa,” Damhil Educ. J., vol. 4, no. 1, pp. 29–38, 2024, doi: http://dx.doi.org/10.37905/dej.v4i1.2477.
I. Purnamasari, Rahmawati, D. Noviani, and Hilmin, “Pendidikan Islam Transformatif,” IHSANIKA J. Pendidik. Agama Islam, vol. 1, no. 4, pp. 13–22, Oct. 2023, doi: 10.59841/ihsanika.v1i4.562.
I. Widiasanti, A. V. Abdul, A. Nirwana, and A. Della Arlita, “Ancaman Melawan Putus Sekolah Dengan Dilema Kualitas Pendidikan Indonesia,” JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan), vol. 7, no. 3, p. 2118, Jul. 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i3.5228.
J. S. Junius Lengkong, S. Pontoh, M. Kaparang, and V. Nomel Kumajas, “Evaluasi Program Indonesia Pintar Sebagai Kebijakan Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Dan Kurikulum,” J. Educ., vol. 6, no. 4, pp. 18587–18597, May 2024, doi: 10.31004/joe.v6i4.5821.
L. Savira, “Peran Guru Pada Transformasi Pendidikan Dalam Menyongsong Generasi Emas 2045,” Al-Madaris J. Pendidik. dan Stud. Keislam., vol. 4, no. 2, pp. 28–36, Jan. 2024, doi: 10.47887/amd.v4i2.132.
M. N. Hakim and F. Rozi, “Strategi Manajemen Humas dalam Meningkatkan Animo Masyarakat terhadap Pendidikan Madrasah,” JoIEM (Journal Islam. Educ. Manag.), vol. 5, no. 1, pp. 28–45, Apr. 2024, doi: 10.30762/joiem.v5i1.2675.
N. D. Sari, Nurvita Diah Rahayu, B. S. Salimah, Nur Muhammad Hima, Firmansah, and N. Khoiriawati, “Strategi Kebijakan Publik Melalui Program Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi,” J. Ekon. Bisnis dan Manaj., vol. 3, no. 2, pp. 14–25, May 2024, doi: 10.58192/ebismen.v3i2.2112.
N. Muhamad, “Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023,” Databoks Katadata, 2023.
Nadia, F. Kurnianingsih, and R. Setiawan, “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023,” Jemb. Huk. Kaji. ilmu Hukum, Sos. dan Adm. Negara, vol. 1, no. 3, pp. 181–194, 2024, doi: 10.62383/jembatan.v1i3.521.
N. Muhamad, “Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023,” https://databoks.katadata.co.id/, 2023.
Nurokhmah, “Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan,” J. Paradig. J. Multidisipliner Mhs. Pascasarj. Indones., vol. 2, no. 1, pp. 37–48, 2021.
S. Aulia, N. D. Saraswati, C. L. Hikmawati, A. I. Karunia Illahi, and A. M. I. Puspita, “Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan,” MERDEKA J. Ilm. Multidisiplin, vol. 1, no. 5, 2024, doi: https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i5.1280.
Sofwatillah, Risnita, M. S. Jailani, and D. A. Saksitha, “Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah,” J. Genta Mulia, vol. 15, no. 2, pp. 79–91, 2024.
Y. M. Septiana, Solfema, and L. D. Putri, “Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil,” J. Kaji. dan Penelit. Umum, vol. 2, no. 6, pp. 162–169, Dec. 2024, doi: 10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1446.