I. Pendahuluan

Di era kompetisi global dan pesatnya perkembangan teknologi, reformasi birokrasi menjadi imperatif bagi instansi pemerintah di Indonesia [1]. Salah satu wujud reformasi ini adalah penerapan E-Government, yang mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan [2][3][4]. E-Government tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas kinerja aparatur, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan [5][6]. E-Kinerja, sebagai aplikasi berbasis internet, menjadi instrumen penting dalam mengukur dan meningkatkan kinerja ASN, dengan tujuan memberikan reward yang adil dan memantau kinerja secara berkala. Penerapan E-Kinerja di sektor pendidikan didorong oleh kebutuhan akan monitoring kinerja yang efektif, pengambilan keputusan berbasis data, dan pengembangan karier tenaga pendidik yang transparan [7][8][9].

Meskipun dicanangkan sejak tahun 2003, implementasi E-Government termasuk E-Kinerja di Indonesia masih menghadapi tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur terhadap E-Kinerja masih bervariasi, infrastruktur teknologi belum merata, dan perubahan budaya kerja membutuhkan waktu [10]. Di sektor pendidikan, implementasi E-Kinerja seringkali terkendala oleh kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan, dan validitas data yang diinput [11]. Fenomena yang terjadi adalah tenaga pendidik merasa terbebani dengan administrasi E-Kinerja, data kinerja yang tidak akurat, dan dampak yang kurang signifikan terhadap motivasi kerja. Penelitian dari Nabillah menunjukkan bahwa persepsi tenaga pendidik terhadap E-Kinerja mempengaruhi efektivitas implementasi di lapangan [12].

Banyak ASN yang belum sepenuhnya memahami konsep dan cara penggunaan sistem e-kinerja. Keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak stabil, perangkat keras yang kurang memadai, dan sistem yang sering mengalami gangguan teknis juga menjadi hambatan dalam implementasi e-kinerja [13]. Tidak hanya itu Sistem e-kinerja seringkali belum terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian lainnya, seperti sistem absensi, sistem penggajian, dan sistem pengembangan kompetensi. Hal ini menyebabkan penggunaan e-kinerja belum efisien untuk memonitoring kinerja pegawai.

Kondisi yang serupa juga terjadi pada MAN 1 Sidoarjo, dimana MAN Sidoarjo telah mengimplementasikan aplikasi E-Kinerja untuk mengelola kinerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pegawai ASN maupun PPPK. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas penilaian, implementasi E-Kinerja di MAN Sidoarjo tidak lepas dari tantangan. Observasi awal menunjukkan bahwa masih terdapat variasi dalam pemahaman dan penerapan E-Kinerja di kalangan tenaga pendidik. Beberapa tenaga pendidik merasa kesulitan dalam menginput data secara berkala, sementara yang lain mempertanyakan relevansi indikator kinerja dengan tugas sehari-hari. Selain itu, belum ada evaluasi komprehensif mengenai dampak E-Kinerja terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan karier tenaga pendidik.

Adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan dari E-Kinerja dan realita di lapangan menunjukkan bahwa hal ini layak untuk diteliti. Maka berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem E-Kinerja dalam meningkatkan kinerja pegawai di MAN Sidoarjo. Serta mengidentifikasi permasalahan sistem e-kinerja di MAN Sidoarjo.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem E-Kinerja di MAN Sidoarjo [14]. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara komprehensif bagaimana implementasi E-Kinerja dihayati, dialami, dan diinterpretasikan oleh berbagai pihak yang terlibat, termasuk staf kepegawaian, tenaga pendidik, dan pimpinan madrasah. Studi kasus digunakan untuk memfokuskan penelitian pada konteks spesifik MAN Sidoarjo, sehingga memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap dinamika implementasi E-Kinerja di lingkungan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo. Informan dari penelitian ini adalah staf kepegawaian, tenaga pendidik dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Dimana wawancara dilakukan dengan subjek penelitian untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang mereka hadapi dalam implementasi E-Kinerja [15]. Wawancara bersifat semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi topik-topik yang relevan dan muncul selama proses wawancara. Panduan wawancara mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Kinerja, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (mengacu pada teori Edwards III). Selanjutnya data yang dikumpulkan direduksi, disajikan dan ditarik sebuah kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

Implementasi adalah segala tindakan yang dilakukan, baik itu individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau juga swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah atau sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Implementasi suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran . Menurut Edwards III terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi [16]. Ini berarti bahwa kebijakan publik tidak akan efektif dalam pelaksanaannya apabila tidak didukung oleh keempat faktor tersebut.

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen yang sangat krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk implementasi E-Kinerja. Dengan adanya komunikasi yang efektif, diharapkan informasi terkait penggunaan E-Kinerja dapat dipahami dan dapat tercipta sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga tujuan dari implementasi kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Cahyo Edi selaku staff Kepegawaian dan Operator E-Kinerja MAN Sidoarjo menunjukkan adanya upaya sosialisasi dan pelatihan sistem E-Kinerja secara komprehensif kepada seluruh ASN dan PPPK. Pengelola kepegawaian berperan sebagai fasilitator utama, menyampaikan informasi yang diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan oleh BKN kepada rekan-rekan kerja. Selain itu pengelola kepegawaian menyediakan pendampingan individual bagi ASN dan PPPK yang mengalami kesulitan dalam pengoperasian sistem. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pihak manajemen untuk memastikan bahwa seluruh SDM memahami dan mampu menggunakan sistem E-Kinerja secara mandiri.

Diketahui pula bahwasanya proses evaluasi kinerja dilakukan secara otomatis dan berkala, yaitu setiap triwulan. Sistem E-Kinerja memungkinkan pengelola kepegawaian untuk memantau progres pengisian laporan kinerja oleh masing-masing ASN dan PPPK. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pengisian laporan. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja ASN. Selain itu, evaluasi triwulanan juga menjadi dasar bagi Kemenag atau Kabupaten untuk melakukan monitoring terhadap kinerja ASN di MAN. Ketidakterisian laporan kinerja akan terdeteksi secara otomatis oleh sistem, sehingga memotivasi ASN dan PPPK untuk memenuhi kewajibannya.

Analisis ini mengindikasikan bahwa sistem E-Kinerja telah diimplementasikan secara efektif di MAN, dengan dukungan yang memadai dari pihak manajemen dan pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses evaluasi kinerja. Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi kendala yang dihadapi oleh ASN dan PPPK dalam pengisian laporan kinerja, serta untuk memastikan bahwa sistem E-Kinerja benar-benar berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.

Selain itu, dari hasil wawancara dapat diidentifikasi bahwa seluruh ASN, termasuk tenaga pendidik, telah diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem E-Kinerja melalui sosialisasi dan pelatihan dari BKN maupun dari MAN Sidoarjo. Dengan demikian, mereka mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Dengan adanya evaluasi berkala dari Kemenag atau pemerintah daerah, kinerja setiap individu dapat terukur secara objektif. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di MAN Sidoarjo.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang penting diperlukan pada sebuah kebijakan meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Sumber daya yang dimaksud disini tidak hanya terbatas pada sumber daya finansial saja, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, teknologi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, penerapan E-Kinerja di MAN Sidoarjo sulit untuk dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa infrastruktur dan dukungan sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi E-Kinerja di MAN Sidoarjo relatif memadai, namun dengan catatan tertentu. Ketersediaan server yang mumpuni di tingkat madrasah menjadi fondasi yang kuat bagi operasional sistem E-Kinerja. Kapasitas server yang besar ini memungkinkan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh kelas dan pengguna di lingkungan sekolah. Selain itu, kepemilikan perangkat laptop pribadi oleh masing-masing ASN turut mendukung kelancaran penggunaan E-Kinerja, mengingat sistem ini berbasis web dan dapat diakses melalui perangkat komputer.

Meskipun madrasah memiliki tenaga IT, pengelolaan teknis E-Kinerja secara khusus diserahkan kepada pengelola kepegawaian di bawah naungan Tata Usaha (TU). Hal ini mengindikasikan adanya pembagian tugas yang jelas, di mana tenaga IT fokus pada administrasi sekolah yang bersifat nasional, sementara pengelola kepegawaian bertanggung jawab atas implementasi dan pengelolaan E-Kinerja. Namun, hasil wawancara juga menyoroti adanya tantangan terkait dengan pemahaman dan motivasi SDM dalam menggunakan E-Kinerja. Meskipun pelatihan telah diberikan, masih terdapat ASN yang kurang termotivasi untuk mempelajari sistem ini, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor usia atau preferensi terhadap metode manual. Pengakuan dari Ibu Yanti, seorang pegawai tata usaha, mengenai perlunya eksplorasi mandiri terhadap menu-menu dalam sistem E-Kinerja, mengindikasikan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif mungkin diperlukan untuk memastikan seluruh pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur E-Kinerja secara optimal.

Temuan ini selaras dengan penelitian Nada & Lailul yang menyoroti pentingnya adaptasi sarana dan prasarana serta kemampuan petugas pelaksana dalam efektivitas E-Kinerja [17]. Oleh karena itu, MAN Sidoarjo perlu terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan yang personal, serta memastikan bahwa infrastruktur yang ada terus terpelihara dan ditingkatkan. Dengan demikian, E-Kinerja dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan kinerja ASN di MAN Sidoarjo.

C. Disposisi

Disposisi di sini merujuk pada sikap, motivasi, dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya disposisi yang positif, para pelaksana kebijakan akan lebih mudah untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses implementasi. Oleh karena itu, dalam penggunaan E-Kinerja, perlu diperhatikan bagaimana cara memotivasi para pengguna E-Kinerja di MAN Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa mplementasi E-Kinerja di MAN Sidoarjo memiliki persepsi positif mengenai. Dimana sistem ini dapat meningkatkan pengawasan dan motivasi kerja ASN. Bapak Cahyo Edi, staf kepegawaian dan operator E-Kinerja, menekankan bahwa E-Kinerja berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, karena kinerja ASN dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi. Hal ini mendorong ASN untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, karena ketidakterisian laporan kinerja akan segera terdeteksi. Selain itu, E-Kinerja dipandang sebagai bagian integral dari era digitalisasi, yang mengharuskan tenaga pendidik dan pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi digital mereka.

Pendapat Ibu Yanti, seorang pegawai tata usaha dan pengguna E-Kinerja, memperkuat pandangan tersebut. E-Kinerja dipandang sebagai representasi dari pekerjaan sehari-hari yang dilaporkan secara sistematis, sehingga menjadi laporan kinerja individu. Sistem ini memungkinkan pemantauan yang komprehensif terhadap aktivitas dan capaian pegawai, yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja. Namun, Ibu Yanti juga mengakui bahwa padatnya pekerjaan terkadang menyebabkan lambatnya dalam memperbarui laporan E-Kinerja.

Temuan ini mengindikasikan bahwa E-Kinerja memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja ASN di MAN Sidoarjo. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai platform untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi kinerja secara transparan dan akuntabel. Akan tetapi, perlu adanya strategi untuk mengatasi tantangan terkait dengan workload yang tinggi dan potensi kelupaan dalam memperbarui laporan E-Kinerja. Sosialisasi yang berkelanjutan, pelatihan yang relevan, dan reminder otomatis dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa E-Kinerja dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh ASN di MAN Sidoarjo.

Analisis ini selaras dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa aplikasi E-Kinerja dapat memudahkan pegawai dalam melakukan pendataan secara elektronik, menganalisis kebutuhan pekerjaan, beban kerja, dan beban kerja unit organisasi [17]. Selain itu, E-Kinerja dapat digunakan sebagai alat ukur untuk memantau dan meningkatkan kinerja pegawai, serta memudahkan pimpinan instansi dalam menilai kinerja dan memberikan insentif kerja. Dengan demikian, implementasi E-Kinerja yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan prestasi kerja pegawai dan perbaikan lingkungan kerja.

D. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Oleh karena itu, dalam menerapkan E-Kinerja, perlu adanya kerjasama antar pihak terkait yang mendukung keberhasilan penerapan E-Kinerja di MAN Sidoarjo.

Hasil analisis wawancara dengan staf kepegawaian MAN Sidoarjo mengungkapkan bahwa prosedur kerja yang ada di madrasah sangat mendukung implementasi E-Kinerja. Tradisi pengenalan aplikasi baru dengan melibatkan pihak-pihak terkait, yang kemudian bertugas menyosialisasikan kepada tenaga pendidik lainnya, menjadi strategi efektif dalam diseminasi informasi. Namun, staf tersebut juga mengakui bahwa efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada pemerataan informasi. Artinya, jika masih ada tenaga pendidik yang belum memahami E-Kinerja, hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dalam proses sosialisasi.

Dukungan pimpinan terhadap E-Kinerja juga menjadi faktor krusial. Sistem E-Kinerja memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja pimpinan, terutama dalam hal penyelesaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh tenaga pendidik. Pimpinan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik menyelesaikan SKP, karena ketidakpatuhan akan terdeteksi dalam sistem dan menjadi perhatian atasan. Staf kepegawaian berperan sebagai pelaksana teknis, sementara tanggung jawab akhir berada di tangan pimpinan.

Temuan ini selaras dengan teori efektivitas yang menekankan pentingnya dukungan manajemen dan komunikasi yang efektif dalam implementasi sistem informasi [17]. Dukungan pimpinan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penggunaan E-Kinerja, sementara komunikasi yang jelas dan merata memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik memahami manfaat dan prosedur penggunaan sistem.

Analisis ini mengindikasikan bahwa MAN Sidoarjo telah memiliki fondasi yang kuat dalam implementasi E-Kinerja, namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik memahami dan memanfaatkan sistem ini secara optimal. Pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan individual, dan mekanisme umpan balik dapat menjadi strategi untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi tenaga pendidik dalam penggunaan E-Kinerja. Dengan demikian, E-Kinerja dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja ASN dan pencapaian tujuan organisasi di MAN Sidoarjo.

Selain itu implementasi E-Kinerja di MAN Sidoarjo dari segi prosedur atau SOP sudah didukung oleh prosedur kerja yang jelas dan terstruktur. Sekolah telah memiliki mekanisme sosialisasi yang baik, di mana setiap kali ada aplikasi baru, pihak terkait akan dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan. Pada segi fragmentasi, pimpinan di MAN Sidoarjo juga memberikan dukungan yang kuat terhadap penerapan E-Kinerja. Hal ini terlihat dari keterlibatan langsung pimpinan dalam mengawasi pelaksanaan E-Kinerja, terutama terkait dengan penyelesaian SKP.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan implementasi E-Kinerja di MAN Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh empat faktor kunci. Diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam implementasi e-kinerja MAN Sidoarjo sudah memiliki komunikasi yang efektif. Yakni melalui sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif. Ketersediaan sumber daya yang memadai berupa infrastruktur dan SDM yang kompeten menunjukkan implemnetasi e-Kinerja sudah bagus. Adanya disposisi positif dari ASN dan pemahaman manfaat E-Kinerja menjadi keunggulan lainnya dari sistem ini. Selain itu adanya struktur birokrasi yang mendukung dengan adanya prosedur yang jelas dan dukungan pimpinan, menjadi fondasi yang kuat bagi implementasi E-Kinerja di MAN Sidoarjo. Meskipun demikian, tantangan seperti pemerataan pemahaman, motivasi yang bervariasi, dan workload yang tinggi masih perlu diatasi agar implementasi E-Kinerja dapat berjalan optimal dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja ASN serta pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, MAN Sidoarjo perlu terus berupaya meningkatkan efektivitas sosialisasi, menyediakan pelatihan berkelanjutan, memperkuat dukungan pimpinan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pemanfaatan E-Kinerja secara optimal.